Mengurai Benang Kusut Pendidikan Tanah Air

???????????????????????????????

Tentu masih segar dalam ingatan kita perihal pelaksanaan UN tahun 2013 yang diklaim gagal walaupun sudah menggunakan sistem barcode dan 20 paket yang secara ekspekstasi tidak akan memberikan peluang siswa untuk mencontek. Bahkan, orang yang paling bertanggung jawab terhadap UN dan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Mendikbud pun mengklaim kementriannya telah gagal menyelenggarakan UN. Berhubung pekan ini pun masih dalam suasana “euforia” UN, tepatnya UN SMP, maka saya akan menulis beberapa hal mengenai benang kusut pendidikan di negeri kita beserta bagaimana caranya mengurai benang kusut tersebut. Lebih tepatnya, karena saya baru sempat menulis sekarang sih. Hehe..

Fenomena miris seputar UN, seperti kecurangan yang terjadi di mana-mana, keterlambatan pengiriman soal, kekurangan stok soal, penundaan pelaksanaan UN di beberapa daerah, ritual aneh sebelum UN, dan aksi hedon setelah UN sesungguhnya adalah buah dari ketidakpercayaan stakeholder pendidikan kepada penyedia jasa pendidikan, terutama pemerintah melalui Kemendikbud.

Dengan kualitas sekolah yang belum merata, para siswa di sekolah yang dicap “bengkel” oleh masyarakat tidak percaya terhadap kemampuan mereka sendiri. Guru mereka pun tidak mempercayai muridnya dapat menyelesaikan soal UN. Kepala Sekolah tidak mempercayai gurunya telah membekali ilmu yang cukup kepada murid-murid “bengkel”-nya itu. Kepala Dinas Pendidikan Kota tidak mempercayai Kepala Sekolah telah memberikan jasa pendidikan yang baik kepada siswanya. Begitu seterusnya. Apa akibatnya? Seperti yang kita saksikan, kecurangan UN terjadi di mana-mana akibat ketidakpercayaan ini — guru dengan tanpa dosa memberikan kunci jawaban kepada muridnya atau bahkan mengganti jawaban siswa yang salah ketika ujian selesai karena guru tidak mempercayai siswanya. Bisa jadi ini disebabkan oleh Kepala Sekolah yang menyuruh gurunya untuk berbuat demikian curang. Bisa jadi karena Kepala Sekolah yang diberi mandat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota, dan seterusnya.

Eits, jangan salah. Kecurangan semacam ini bukan hanya terjadi di sekolah “bengkel” lho. Sekolah dengan prestise tinggi (di kotanya) pun masih ada yang memiliki mental pengecut seperti ini. Disebabkan oleh “beban moral” sebagai sekolah favorit atau sekolah unggulan itulah mereka takut jika ada siswanya yang tidak lulus. Maka, kecurangan seperti yang disebutkan di atas pun terjadi di sekolah berprestise ini.

Bentuk kecurangan bukan hanya melalui penyebaran kunci jawaban atau guru yang mengganti jawaban salah muridnya sebelum LJK mereka dikirim ke Dinas Pendidikan untuk dikoreksi, tetapi juga bisa melalui jumlah stok soal yang kurang atau cover amplop soal yang berbeda dengan isi soal. Jumlah stok soal yang kurang memaksa sekolah tersebut untuk memfotokopi soal. Walaupun sudah dikawal polisi pada proses penggandaan soal melalui mesin foto kopi ini, apakah ada jaminan bahwa soal benar-benar tidak bocor dan masih bersifat rahasia 100%? Belum lagi kasus cover soal yang berbeda dengan isi soal — di cover soal tertulis mata ujian Bahasa Indonesia, tetapi ternyata isinya adalah Geografi. Kita tahu bahwa jadwal ujian Bahasa Indonesia dilakukan terlebih dahulu dibandingkan Geografi. Jika hal ini terjadi kepada kelas IPS, siapa yang dapat menjamin bahwa soal Geografi ini tidak bocor?

Fenomena akibat ketidakpercayaan tidak hanya berhenti sampai kasus kecurangan UN. Ritual aneh sebelum UN yang mengarah pada syirik atau pagan bahkan terjadi juga pada kaum yang disebut sebagai pelajar. Di mana peran pendidikan yang seharusnya meningkatkan imtak jika siswa ternyata lebih mempercayai makhluk yang tidak dapat memberikan pertolongan itu? Setelah UN, lebih tepatnya setelah pengumuman kelulusan, terjadi fenomena hedon pelajar, seperti mencoret-coret seragam sekolah, konvoi kebut-kebutan sepeda motor yang mengganggu lalu lintas dan membahayakan keselamatan mereka, hingga fenomena pesta pora yang tidak jarang berakibat kasus yang merusak masa depan mereka.

Ketidakpercayaan terhadap Kemendikbud inilah yang menyebabkan kian maraknya sekolah swasta internasional, English school, sekolah bilingual, sekolah terpadu, sekolah alam, dan home schooling yang umumnya berharga mahal dan eksklusif. Bahkan, study tour-nya saja sampai ke luar negeri yang menghabiskan biaya puluhan juta rupiah. Sekolah-sekolah eksklusif ini tidak akan saya bahas di sini, tetapi insya Allah akan saya kupas tuntas di lain kesempatan. Doakan saja, semoga bisa saya selesaikan dengan tepat dan cepat ya? Hehe..

Okay, bukan saatnya lagi kita menjadi ababil yang hanya dapat menyalahkan pemerintah, mengkritik secara sarkastik, tetapi tidak melakukan tindakan apapun, bahkan ikut menodai wajah pendidikan kita yang sedang pucat pasi ini dengan bertindak curang ketika ujian atau mengeluh menderita akibat sistem yang dibuat pemerintah misalnya. Seperti kata Anies Baswedan, tentu kita memilih untuk menyalakan lilin daripada mengutuki kegelapan. Justru kita harus mandiri dan produktif menghasilkan ide untuk menyegarkan wajah yang pusat pasi tersebut. Tentu saja, alangkah lebih baik lagi jika ide tersebut tidak hanya berhenti sampai pada tulisan atau diskusi, tetapi juga hingga tindakan nyata. Exactly it does — act speaks louder than words.

Seperti apa sih sebenarnya pendidikan yang ideal itu? Mungkin kita dapat berguru pada negeri di Eropa Utara, Finlandia, yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Well, walaupun menempati urutan pertama pendidikan terbaik di dunia bukan berarti memiliki sistem pendidikan yang ideal, tetapi kita dapat banyak mengambil pelajaran dari negara yang ibu kotanya di Helsinki ini.

Pertama, tidak ada klusterisasi sekolah di Finlandia — tidak ada sekolah unggulan, favorit, biasa-biasa saja , atau sekolah “bengkel” di sana. Akreditasi dan semacamnya yang dibuat oleh pemerintah tidak bertujuan untuk mengklusterisasi sekolah, tetapi untuk evaluasi dalam membuat kebijakan pemerataan kualitas pendidikan dari kota hingga ke pelosok desa yang dekat dengan Kutub Utara itu . Hal yang sama juga dilakukan di Jerman. Jadi, masyarakat sendirilah yang menilai di sekolah mana mereka harus menyekolahkan anaknya dengan cara menyesuaikan minat dan bakat anaknya dan visi-misi sekolahnya.

Kedua, mereka pun tidak memiliki “kurikulum nasional” dalam arti kurikulum yang diterapkan seragam di seluruh penjuru negaranya. Setiap sekolah memiliki kurikulumnya masing-masing yang khas. Umumnya, kurikulum sekolah mereka dibuat berdasarkan karakter dan keunggulan kota atau tempat sekolah itu berdiri. Kemudian, sekolah meramunya sesuai visi dan misi sekolah masing-masing. Jadi, dapat dibayangkan betapa variatifnya kompetensi yang dihasilkan oleh sistem pendidikan di Finlandia.

Sebenarnya, negara kita pun telah mengadaptasi  kurikulum yang berbasis keunggulan lokal ini, yaitu melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Nah, dari namanya sangat jelas lho ya, bahwa ini bukanlah kurikulum nasional, melainkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (sekolah). Artinya, pemerintah melalui Kemendikbud hanya menyediakan garis besar amanah kurikulum, sedangkan pelaksanannya diserahkan kepada sekolah dengan memperhatikan potensi daerahnya masing-masing dengan tujuan agar output dari sistem KTSP ini dapat memajukan daerahnya asalnya. Keren kan?

Sebagai contoh, saya menempuh pendidikan dini, dasar, dan menengah di sebuah kota kecil yang menjadi kota industri kimia terbesar di Indonesia, termasuk juga kota dengan aktivitas pelabuhan antar pulau paling ramai se-Indonesia karena menghubungkan dua pulau dengan aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia. Tentu saja, potensi utama kota kampung halaman saya ini adalah industri, perdagangan, dan jasa. Maka, di sekolah saya (seharusnya) pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi adalah mata pelajaran yang dikaitkan dengan proses industri kimia yang ramah lingkungan. Matematika, ekonomi, dan akuntansi dikaitkan dengan aktivitas perdagangan. Sosiologi pun (seharusnya) juga membahas struktur sosial masyarakat sebagai makhluk industri, perdagangan, dan jasa. Bahasa asing pun menekankan pada tiga aktivitas yang menjadi nadi kehidupan di kota yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda tersebut. Nah, untuk daerah dengan potensi agraris, maka kurikulum sekolah menyesuaikan dengan bagaimana usaha untuk memanfaatkan potensi agraris mereka. Begitu pun untuk daerah dengan potensi maritim, hutan, kerajinan khas daerah, pariwisata, dan sebagainya. Nah, bisa dibayangkan kan bagaimana majunya tiap daerah di Indonesia dalam 20 tahun mendatang jika kurikulum yang mengedepankan keunggulan lokal ini diterapkan dengan baik?

Ketiga, sistem evaluasi dari proses pendidikan di Finlandia tidak menekankan pada hasil, tetapi proses. Jadi, tidak ada yang namanya peringkat kelas atau peringkat paralel. Setiap siswa diperlakukan istimewa dengan potensinya masing-masing. Misalnya, jika siswa A ketika di awal semester menguasai pelajaran matematika pada level 3, kemudian di akhir semester dia mencapai level 6, maka evaluasi dilakukan pada usaha A untuk menaikkan level kompetesi matematikanya dari level 3 ke level 6. Di sisi lain, jika siswa B ketika di awal semester menguasai matematika di level 1, kemudian di akhir semester “hanya” mencapai level 2, maka evaluasi dilakukan pada usaha B dari level 1 ke level 2. Begitu seterusnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Prof. Renald Kasali tentang nilai pelajaran menulis anaknya belasan tahun silam ketika anaknya tersebut baru pindah sekolah ke Amerika.

Selain itu, siswa-siswi di Finlandia pun dibiasakan untuk dapat mengevaluasi diri sendiri — dengan cara menilai di posisi mana kompetensi awal mereka berada; membuat target belajar; membuat program belajar; mengevaluai potensi diri dan tantangan; hingga mengevaluasi ketercapaian target mereka dengan program belajar yang mereka buat sendiri. Jadi, tidak ada yang namanya KKM apalagi UN dengan kriteria kelulusan yang seragam. Mereka sangat memanusiakan siswa bukan? Mereka menggigit kuat-kuat keyakinan bahwa manusia adalah makhluk yang dapat berkembang — pasti ada perkembangan yang terjadi dari suatu proses pendidikan, tetapi perkembangan ini tentu berbeda pada setiap manusia karena setiap manusia unik dengan potensi masing-masing yang dimilikinya.

Lalu, apakah sistem evaluasi yang demikian longgar itu menghasilkan kecurangan? Ternyata, fakta menunjukkan bahwa sistem evaluasi yang seperti ini justru menghasilkan output pendidikan Finlandia yang berkarakter. Mereka dengan sendirinya akan malu membuat mark-up evaluasi karena cepat atau lambat kompetensi akan menceritakan segalanya.

Keempat, sistem rekruitmen guru di Finlandia sangat ketat dan mengedepankan kompetensi gurunya. Menjadi guru di Finlandia adalah suatu profesi terhormat, baik guru PAUD, TK, SD, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi — semua sama terhormatnya. Yang dapat menjadi guru hanyalah mereka yang menjadi lulusan terbaik di universitasnya (pada bidang yang menjadi spesialisasi atau keahliannya). Setelah itu pun mereka harus menjalani serangkaian training dan pendidikan untuk membekali mereka dengan skill pedagogis, subjek (mata pelajaran), profesi, dan tentu saja etika. Proses peningkatan kualitas ini tentunya tidak hanya bersifat sebagai “prosesi” atau “seremonial” atau hanya dilakukan besar-besaran saat pergantian kurikulum seperti di Indonesia, tetapi dilakukan sepanjang hayat (long life education) secara kontinu dan terukur (measurable), paling tidak hingga guru tersebut pensiun. Tentu sangat berbeda dengan rekruitmen guru di negeri kita yang melalui tes CPNS yang penuh intrik kecurangan itu bukan? Well, Finlandia memang bukan negara dengan penghasilan guru terbesar di dunia, tetapi bukan berarti menjadi guru di Finlandia tidak dapat hidup sejahtera.

Setidaknya, keempat hal itulah yang Finlandia ajarkan kepada negara kita. Kita bisa kok memperbaiki pendidikan kita setahap demi setahap dengan mencontoh mereka. Lalu, di saat yang bersamaan dengan usaha kita untuk mencontoh Finlandia, ada beberapa ide lain yang dapat diterapkan dalam usaha untuk menyalakan lilin dan berhenti mengutuki kegelapan.

Pertama, sistem rekruitmen siswa sekolah yang menekankan pada ujian kognitif mata pelajaran tertentu menjadi salah satu alasan mengapa klusterisasi sekolah di negara kita begitu dominan. Jadi, sekolah dengan kualitas yang menurut masyarakat umumnya itu bagus sebenarnya bukan karena kualitas sekolahnya yang memang bagus, melainkan karena input siswanya yang sudah bagus (dalam penilaian masyarakat umumnya). Belum lagi, di beberapa sekolah pun terjadi klusterisasi kelas — ada kelas unggulan, kelas akselerasi, kelas internasional, kelas menengah, hingga kelas “bengkel” di dalam sekolah yang sudah diklusterisasi. Lalu, apa yang dapat dibanggakan dari sekolah seperti ini?

Rekruitmen sekolah sebaiknya tidak berdasarkan pada ujian kognitif semata, apalagi jika hanya pada mata pelajaran tertentu. Tes masuk sekolah memang penting, tetapi bukan bertujuan untuk mengklusterisasi siswa ke dalam kelompok tinggi, sedang, dan rendah untuk menerima siswa hanya dari kelompok tinggi, melainkan untuk memetakan minat dan bakat mereka. Siswa yang memiliki minat dan bakat yang sama dikelompokkan dalam kelas yang sama. Lebih baik lagi, jika pengelompokkan tersebut juga ditambah dengan berdasarkan kesamaan pada cara belajar (learning style) yang mendominasi mereka. Dengan demikian, guru akan lebih fokus menjalankan perannya dalam sebuah proses pendidikan berdasarkan multiple intellegence (kecerdasan majemuk) siswa-siswinya. Lalu, apa harapan akhirnya? Harapannya, sekolah dapat “mengolah” siswa-siswi yang menurut masyarakat umumnya sebagai siswa-siswi tidak unggul menjadi siswa-siswi unggul yang berimtak, beriptek, dan berkarakter karena proses sekolahlah yang mentransformasi nilai dan ilmu berdasarkan kecerdasan majemuk itu. Jadi, sekolah unggul bukanlah sekolah dengan the best input, melainkan the best process. Sepakat?

Di tingkat SMA, kita memang sudah memiliki program minat dan bakat berupa IPA, IPS, dan bahasa. Namun, banyak kejadian di sekolah bahwa penjurusan ini dilakukan berdasarkan peringkat nilai. Siswa yang berada di peringkat atas akan masuk ke program IPA, kemudian di peringkat lebih bawahnya akan masuk ke program IPS atau bahasa. Maka, timbullah paradigma sempit yang sampai saat ini masih ada di masyarakat bahwa program IPA adalah program anak-anak unggulan, sedangkan program IPS dan bahasa adalah program anak-anak “bengkel”.

Kedua, guru haruslah menjadi orang yang paling pandai dalam menciptakan filosofi mata pelajaran yang diampunya. Misalnya, guru matematika harus menekankan bahwa belajar matematika bukanlah (sekadar) belajar menghitung, melainkan bernalar dan problem solving. Guru bahasa harus menekankan bahwa belajar bahasa bukanlah (sekadar) belajar tata bahasa, melainkan mengkomunikasikan ide, baik lisan maupun tulisan. Guru PKn harus menekankan bahwa belajar PKn bukanlah (sekadar) menghafal UU, melainkan bagaimana menjadi masyarakat madani. Guru agama bukanlah (sekadar) menjadi guru yang paling hobi berceramah, melainkan bagaimana mengaplikasikan tuntunan hidup yang tertulis dalam kitab suci menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Guru kesenian haruslah menekankan bahwa belajar seni bukanlah (sekadar) belajar bermain musik, menyanyi, menari, memahat, atau melukis, melainkan belajar berekspresi. Guru sains harus menekankan bahwa belajar sains bukanlah (sekadar) belajar rumus, tetapi bagaimana usaha menyederhanakan pemahaman akan alam dalam teori, postulat, hipotesis, dan persamaan. Lebih jauh lagi, apa yang dipelajari dalam sains seteliti apapun itu, sejatinya hanyalah suatu pendekatan akibat keterbatasan manusia, tentatif, dan pasti ada ketelitian besar yang menciptakan, mengatur, dan menghancurkan alam semesta ini.

Nah, jika guru benar-benar dapat menghadirkan makna dalam mempelajari mata pelajaran yang diampunya, tentu saja kita berharap tidak ada lagi siswa yang membenci mata pelajaran tertentu, misalnya matematika atau sains. Dengan sendirinya, mereka akan menyadari bahwa mempelajari bidang studi tersebut bukan sekadar mempelajari konten materi, tetapi juga mempelajari nilai-nilai dan karakter yang dibutuhkan sebagai keterampilan hidup (life skills) mereka. Perkara apakah mereka akan mengambil spesialisasi di bidang tersebut, itu urusan lain karena harus menyesuaikan dengan minat dan bakat siswa yang bersangkutan. Yang terpenting, tidak ada kisah siswa yang fobia terhadap bidang studi tertentu, apalagi fobia terhadap gurunya.

Ketiga, kompetisi di sekolah hanya dilakukan pada siswa dengan minat dan bakat dominan yang sama. Jadi, tidak ada pemeringkatan nilai ujian matematika dalam satu kelas atau satu sekolah karena tentu saja di sistem sekolah kita saat ini tidak semua siswa yang belajar matematika memiliki minat dan bakat dominan dalam bidang matematika. Lebih jauh lagi, tidak ada pemeringkatan nilai UN di sekolah lalu mengklaim bahwa siswa yang masuk 10 besar nilai UN tertinggi di suatu sekolah adalah siswa terbaik di sekolah itu. Akan lebih menyenangkan jika kelas dibagi berdasarkan minat dan bakat dominan (seperti poin pertama) dan gaya belajar (seperti poin kedua). Jadi, dalam kelas benar-benar terjadi kompetisi yang fair — mereka berkompetisi dengan teman-teman yang juga memiliki minat dan bakat dominan yang sama. Tentu hal ini juga akan menguntungkan sekolah yang bersangkutan. Sekolah tidak perlu terlalu pusing mencari bibit untuk diikutsertakan pada kompetisi akademik maupun non-akademik karena semangat berkompetisi siswa-siswinya sudah dibangun sejak di kelas. Akibatnya, siswa akan terlatih untuk bermental juara.

Tentu saja, hasil dari pendidikan tidak dapat kita nikmati secara instan. Paling tidak, kita memerlukan waktu 20 tahun lagi untuk melihat hasil pendidikan saat ini. Memang suatu rentang waktu yang sangat panjang. Namun, mungkin inilah the art of education. Mungkin memang bukan kita yang menikmati hasil dari proses pendidikan yang kita bangun sekarang, melainkan generasi setelah kita. Namun, pendidikan adalah jariyah — kebaikannya adalah jariyah, tetapi harus kita usahakan agar noda yang membuat pucat pasi wajah pendidikan kita jangan sampai bersifat jariyah. Artinya, menyalakan lilin adalah jariyah, tak peduli apakah mereka mengenang nama kita atau tidak sebagai penyala lilin, tak peduli apakah kita terjun langsung secara formal atau tidak di lapangan pendidikan.

Wallaahu a’lam bish shawab.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s